Lokakarya dilaksanakan dalam upaya untuk menyamakan persepsi dan memadukan Strategi, Kebijakan dan langkah-langkah implementasi antar stakeholder, sehingga program Mangrove Ecosystem Restoration Aliance (MERA) dapat berjalan dengan lancar dan selaras dan terpadu serta mendapat dukungan semua pihak.

Bertempat di kantor Bapeda ruang rapat Zahari, Hadir sebagai Narasumber pada Acara Lokakarya Implementasi Rencana Pemulihan Ekosistem Mangrove di Provinsi Riau Program MERA Provinsi Riau Tahun 2021-2024, dengam tema : Model Solusi Iklim Alami untuk Mangrove di Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia; Perlindungan dan Pemulihan Mangrove serta Peningkatan Mata Pencaharian Masyarakat, Kadis LHK Provinsi Riau, Mamun Murod, yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGMD) menyampaikan Rencana Strategis TRGMD Provinsi Riau dalam upaya restorasi mangrove.

Kadis LHK juga memaparkan bagaimana, isu pokok lingkungan yang harus diselesaikan terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan, kerusakan (degradasi) ekosistem gambut, dan Abrasi pantai di pesisir dan pulau-pulau terluar. Isu lingkungan tersebut menjadi ancaman terjadinya Emisi Gas Rumah Kaca yang akan mendorong terjadinya perubahan iklim. Selain itu daerah pesisir merupakan daerah yang rentan terkena dampak perubahan iklim. Sasaran rehabilitasi ekositem mangrove dilakukan melalui Pemulihan/Rehabilitasi dan peningkatan tata Kelola berkelanjutan melalui pengamanan kawasan hutan, serta penguatan Forum Koordinasi Peduli Mangrove.

Dengan adanya perlindungan dan pemulihan mangrove, maka ekositem mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti budidaya kepiting bakau atau usaha2 perikanan lainnya termasuk jasa lingkungan dan pariwisata. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlindungan dan pemulihan mangrove tidak hanya sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pelestarian lingkungan, tapi juga sebagai upaya meyediakan ruang dan kondisi lingkungan yang medukung dan layak untuk peningkatan ketahanan pangan, ekonomi dan kesejateraan Masyarakat. (MCR/DLHK)