Rapat Pembekalan Tugas Polisi Kehutanan (Polhut) Tahun 2022


Rilis Berita : 2022-01-28 21:59:55

Pekanbaru – Jumat, 28 Januari 2021, bertempat di Aula Lt.II Kantor Dinas LHK Provinsi Riau, Bidang Penaatan dan Penataan Dinas LHK Provinsi Riau mengadakan Rapat Kerja dengan para Kepala UPT KPH Lingkup Dinas LHK Provinsi Riau. Rapat kerja yang dihadiri oleh Kepala Dinas yang diwakili oleh Sekretaris Dinas LHK Provinsi Riau, Setyo Widodo, Kabid Penaatan dan Penataan Dinas LHK Provinsi Riau, Mohammad Fuad, Kepala UPT KPH, Kepala Unit Polhut serta Kepala Seksi Lingkup Dinas LHK Provinsi Riau ini membahas mengenai Tugas umum Bidang Penaatan dan Penataan serta Pembekalan Tugas Polisi Kehutanan (Polhut) Tahun 2022.

Acara dibuka oleh Kabid Penaatan dan Penataan Dinas LHK Provinsi Riau, Mohammad Fuad, Kabid mengatakan, “diskusi kita siang ini lebih berfokus bagaimana tugas Bidang Penaatan dan Penataan, dimana hampir sebagian besar adalah masalah kawasan, sehingga dengan adanya diskusi ini kita berharap adanya aturan main yang jelas tentang penyerobotan lahan dan kita semua berada dalam satu persepsi terkait hal ini”.

Pada saat yang sama, Kadis LHK Provinsi Riau yang diwakili oleh Sekretaris LHK Provinsi Riau mengatakan, “ benar seperti yang dibilang oleh pak Kabid tadi, bahwa tantangan terbesar kita berada di UPT KPH yaitu kawasan, oleh karena itu, kita harus memastikan setiap Bidang menjalankan tupoksinya dengan benar, karena sekarang ini Dinas LHK merupakan salah satu OPD yang selalu di cari beritanya oleh media-media”.

“Masalah-masalah seperti illegal logging, penyerobotan kawasan, konflik tenurial, tumbuh-tumbuhan ilegal dan satwanya, dimana nantinya tidak menutup kemungkinan Polhut juga akan mengurusi hal ini. Oleh karena itu rapat-rapat seperti ini harus kita lakukan secara periodik, sehingga perkembangan isu-isu dapat kita atasi”, tutur Setyo.

“Selanjutnya, menurut Setyo W, bahwa jumlah kawasan kita dan jumlah Polhut yang ada sangat tidak sebanding, sehingga kita perlu adanya inisiatif di setiap pihak untuk menjadi militansi seperti polhut, sehingga permasalahan yang ada di kawasan kita dapat diatasi”. (MCR/DLHK)