“Upaya untuk memulihkan tutupan lahan di kawasan gambut sudah banyak dilakukan oleh pemerintah” kata Kepala dinas LHK Provinsi Riau. Tidak hanya pemulihan lahan gambut, pemerintah melalui Dinas LHK Provinsi Riau juga mengambil berat dari sisi Ekonomi, yaitu adanya budidaya ternak dan tanaman sebanayak 23 paket untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan 3R yaitu Rewetting, Revegetasi dan Revitalisasi ekonomi di Provinsi Riau, berbeda dengan daerah lainnya, di Provinsi Riau dilakukan dengan swakelola, yaitu memberdayakan pokmas (Kelompok Masyarakat) artinya anggaran yang mengalir ke Provinsi Riau benar-benar digunakan untuk mensejahterkan masyarakat, hal ini penting bagi kita, karena apabila masyarakat sejahtera, maka akan mencegah masyarakat untuk melakukakan perusakan yang berhubungan dengan gambut.

Pada tahun 2020 yang didanai oleh BRG di prioritaskan untuk membangun 5 kesatuan Hidirologis, yaitu KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) Sungai Kerumutan di Kabupaten Pelalawan, kemudian KHG Sungai Rokan, Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, KHG Batang Rokan Kiri di Rokan Hulu, Kemudian KHG Sungai Bangko, Sungai Rokan Kanan di Kabupaten Rokan Hilir, KHG Sungai Nilo di Kabupaten Pelalawan.

Di harapkan dengan rapat koordinasi ini bisa berbagi interaksi yang bisa saling memberikan informasi atau masukan kedepan kegiatan Restorasi gambut ini bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, tentu kami berharap forum ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan sekaligus merumuskan cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan restorasi gambut sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lahan gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujar Kadis LHK Provinsi Riau.

Acara dihadiri juga oleh Perwakilan UNRI, Bapak Susilo dari BRG RI, Bapeda, Litbang, P3ES, Korem, Kajati, Polda Riau, Lanud Nurjadin, Kadis dan Kabid, UPT Tbs dan Tahura, serta LSM Pemerintah di Kabupaten dan Kota. (MCR/DLHK)