Menurut Kadis LHK Riau, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Gubernur Riau pada rapat dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta beberapa waktu lalu bahwa perlu segera dilakukan penanganan abrasi pantai dan rehabilitasi ekosistem mangrove di Riau terutama di Pulau Bengkalis.

Kadis LHK Riau menegaskan "Sebagaimana diketahui bahwa abrasi di Provinsi Riau sdh sangat memprihatinkan. Lebih dari 167 Km wilayah di pantai timur pulau Sumatera ini sdh mengalami abrasi berat".

Hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap karbon dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan tumbuhan lainnya, menahan abrasi, mencegah instrusi air asin, serta dapat memeilihara iklim mikro, serta banyak memiliki fungsi ekologis lainnya.

Keikutsertaan Prof Denny, ahli dari UNDIP, untuk memperoleh data eksisting mangrove di Pulau Bengkalis antara lain tutupan vegetasi, data arah arus laut, kedalaman laut dan tingkat sedimentasi, serta topografi disekitar pantai, Hasil verfikasi ini nantinya akan diperdalam oleh Tim Teknis untuk detail data yang dibutuhkan.

Hasil study lapangan ini akan digunakan menentukan kebutuhan jenis/model/struktur bangunan/Alat pemecah ombak (APO). "Tujuannya utk dibangun model Alat Pemecah Ombak yang sesuai dengan situasi dan kondisi di bagian pantai timur Bengkalis. Jika pembangunan APO ini bethasil maka akan direflikasi ke daerah daerah lainnya antara lain Pulau Rangsang dan Pulau Merbau di kabupaten kepulauan Meranti", jelas Kadis LHK Riau.

Seluruh kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah meningkatkan keberhasilan rehabilitasi mangrove di Pulau Bengkalis, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan fungsi ekosistem mangrove secara lingkungan, sosial dan ekonomi. (MCR/DLHK)