Gubri Pimpin Rapat Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau


Rilis Berita : 2023-05-23 15:25:30

Pekanbaru – Selasa (23/5/2023), bertempat di Aula Dinas LHK Provinsi Riau Lt.II, Gubernur Riau, Syamsur memimpin Rapat Tindak Lanjut Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau. Turut hadir Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, Mamun Murod, Lembaga Adat Melayu Riau, Dosen UNRI, Kepala PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dan Kepala UPT KPH Lingkup Dinas LHK Provinsi Riau.

Perhutanan sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Selain itu perhutanan sosial juga menjadi salah satu program yang terintegrasi dan mendukung capaian pelaksanaan Riau Hijau.

Gubri mengatakan, “sesuai rapat kita sebelumnya bahwa ini target 500.000 Ha yang kita bisa peroleh dari total sebesar 1,2 juta hektar, oleh karena itu kami akan meminta dari masing-masihg KPH berapa yang sudah disediakan atau dipersiapkan dan diusulkan ke Ibu Menteri, saya juga sampaikan juga ke Kadis berapa yang ada dulu per minggu kita bisa peroleh dan bisa di usulkan, sehingga progress kita ada”, ujar Gubri.

“Saya sudah katakan juga sebelumnya, bahwa saya sebagai Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat di Daerah, jadi target perhutanan sosial ini merupakan target Presiden, dan pelaksananya adalah Kementerian LHK, oleh karena itu saya berharap kita serius dalam menangani masalah ini”, pungkas Gubri.

“Kemudian selanjutnya libatkan masyarakat setempat, dimana masyarakat yang berkenaan dengan perhutanan sosial, supaya tidak ada kecemburuan sosial, jangan sampai nanti ada pandangan bahwa pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat, itu tidak baik”, lanjutnya.

“Saya juga ingin tahu dari 120.000 Ha yang sudah terealisasi, baik mungkin yang dapat 1000 Ha, 10 Ha, 20 Ha, coba KPH ini bisa menanyakan dan melaporkan ke masing-masing daerah apa usaha yang mereka lakukan dari perhutanan sosial, karena apabila ada yang usahanya belum exist kegiatan usahanya, saya akan tarik perusahaan-perusahaan yang ada di daerah untuk perhatiannya kesitu, karena sudah ada peraturan menteri investasi mengenai tanggung jawab sosial kepada mereka, sehingga perhutanan sosial yang diberikan pemerintah ini benar-benar bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat”.

“Bersyukur kepada Allah, ekonomi kita di Riau ini masih bagus, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya yang meningkat, ketika saya masuk sini, pertumbuhan ekonominya tidak sampai 3%, tapi sekarang sudah 4,2%, dan untuk diketahui kita semua, bahwa yang meningkatkan perekonomian kita berasal dari sektor pertanian dan kehutanan, bukan dari sektor migas lagi, jadi apabila kelompok tani itu tidak dibina, ditambah lagi perhutanan sosial kita tidak serius, gimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu saya berharap kita serius dalam menangani masalah ini”, tutup Gubri. (Humas DLHK)