Pekanbaru – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid mengungkapkan bahwa pengelolaan program reducing emission from deforestation and forest degradation (REDD+) memerlukan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam sektor-sektor yang terkait dengan landscape. Untuk diketahui, REDD+ adalah inisiatif global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan insentif kepada negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), yang sebagian besar berasal dari deforestasi (penebangan hutan) dan degradasi hutan (kerusakan ekosistem hutan). “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen penuh dan akan terus bekerja keras untuk mewujudkan setiap peluang pendanaan yang berfokus pada penguatan program REDD+,” ujar Taufiq saat menerima kunjungan kerja UN-REDD ke Kantor Pemprov Riau, Kamis (5/12/2024). UN-REDD adalah program kolaborasi antara tiga lembaga utama PBB, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP). (Humas DLHK) Delegasi UN-REDD yang berkunjung terdiri dari sejumlah perwakilan dari UNEP dan FAO, di antaranya Annete Wallgren (UNEP), Kamran Hussain (UNEP), Bambang Arifatmi (UNEP), Marco Piazza (FAO), dan Dwi Farastika (FAO). Mereka melakukan kunjungan untuk membahas kemajuan dan langkah-langkah strategis dalam implementasi program REDD+ di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Riau. Pada kesempatan tersebut, Taufik memberikan apresiasi atas keberhasilan program REDD+ yang telah berjalan di Provinsi Riau. “Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan yang kuat dari UN-REDD, yang telah bekerja sama dengan Pemprov Riau dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,” imbuhnya. Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut juga hadir Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Elly Wardani, Plt Kepala Dinas LHK Alwamen, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Doktor (Dr) Matnuril, serta Tim UNEP di Provinsi Riau Danang Kabul.