Rapat Koordinasi TRGMD Provinsi Riau Tahun 2024
Pekanbaru – Selasa (17/12/2024), bertempat di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Hadir pada acara tersebut Sekda Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili PLt Kadis LHK Provinsi Riau, Alwamen, S.Hut. M.Si dan Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial, Budi Hidayat, SP., MM., menghadiri Acara Rapat Koordinasi TRGMD Provinsi Riau Tahun 2024 dengan Tema “ Peluang dan Tantangan Restorasi Gambut di Provinsi Riau Menuju Indonesia FOLUNET Sink 2030”. Acara yang juga dihadiri oleh Sekretaris BRGM RI, Kepala OPD di Provinsi Riau atau yang mewakili, Pejabat Eselon Kementerian Lingkungan Hidup RI, Akademisi, Tenaga ahli Bidang Lingkungan Hidup, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Api dan para tamu lainnya. Pada sambutannya, Sekda Pemprov Riau yang di wakili Plt Kadis LHK Prov. Riau, mengatakan, "Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti migas, hutan dan lahan gambut, perikanan dan pertanian yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau". “Sebagaimana salah satu tujuan dan sasaran pembangunan Riau Hijau yang tertuang dalam misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019- 2024. Riau Hijau merupakan upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan”. “Rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan penting, yaitu: Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Bauran Energi Dari Sumber Daya Alam Terbarukan. Hal ini telah diformalkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021”. “Tidak terasa sudah 10 Tahun BRGM (5 tahun awal BRG) telah membersamai restorasi gambut di Provinsi Riau. Dkungan dan fasilitasi yang diberikan pihak BRGM RI melalui program pemulihan ekosistem gambut turut berperan besar dalam Implementasi Riau Hijau di Provinsi Riau”. “Sinergi dan kolaborasi merupakan kunci suksesnya implementasi rencana aksi Riau Hijau. Atas dasar komitmen inilah kemudian Riau menjadi salah satu provinsi pilot Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. Saat ini terdapat dua puluh tiga sektor swasta dan civil society organization (CSO) yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana aksi Riau Hijau”. “Pada hari ini kita akan merumuskan Kembali, urung rembug terhadap rencana kita terhadap ekositem gambut yang ada di Provinsi Riau. Tahun ini juga TRGMD, KKMD Provinsi Riau akan berakhir, tentu perlu kita menyusun dan merencanakan Kembali agenda-agenda pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang ada di Provinsi Riau”. (Humas DLHK)